Bahkan dalam sumpah anggota Wantimpres yang dibacakan saat pelantikan, terdapat kalimat untuk “menjunjung tinggi etika jabatan” dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Kata etika itulah yang terasa paling ironis ketika ditempatkan berdampingan dengan sejarah kontroversi Anwar Usman.
Etika, NDASMU!
Maka ungkapan “Etika, NDASMU!” dalam judul tulisan ini bukanlah istilah hukum dan bukan pula kutipan dari putusan pengadilan. Ia merupakan satire politik terhadap sebuah keadaan yang terasa kontradiktif.
Ketika seseorang telah dinyatakan oleh lembaga etik resmi melakukan pelanggaran etik berat, publik tentu berhak bertanya ketika orang yang sama beberapa tahun kemudian kembali memperoleh posisi terhormat di sekitar pusat kekuasaan.
Pertanyaannya bukan apakah pengangkatannya legal.
Pertanyaannya lebih mendasar:
Seberapa penting rekam jejak etik dalam proses penentuan pejabat publik?
Jika pelanggaran etik berat cukup berakhir dengan kehilangan satu jabatan, lalu beberapa tahun kemudian seseorang kembali mendapatkan jabatan strategis negara, apa pesan yang diterima masyarakat?
Bahwa etik memiliki konsekuensi?
Atau justru bahwa sanksi etik hanya menjadi noda sementara yang dapat hilang ketika konfigurasi politik berubah?
Jangan Sampai Etika Hanya Menjadi Formalitas
Kasus Anwar Usman seharusnya menjadi bahan refleksi lebih luas bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Negara hukum tidak cukup hanya memiliki undang-undang, pengadilan, dan prosedur administratif.
Negara hukum juga membutuhkan kepercayaan.
Kepercayaan itu muncul ketika masyarakat melihat standar etik diterapkan secara konsisten kepada siapa pun, termasuk mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan.
Anwar Usman mempunyai hak untuk melanjutkan kehidupannya setelah selesai bertugas sebagai hakim konstitusi. Putusan MKMK pun tidak pernah melarangnya selamanya menduduki jabatan publik.
Namun pemerintah juga mempunyai tanggung jawab politik ketika memilih seseorang untuk menduduki posisi strategis.
Riwayat etik tidak semestinya diperlakukan sebagai catatan kaki.
Sebab Wantimpres akan memberikan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia. Maka standar moral terhadap orang-orang yang duduk di dalamnya semestinya sangat tinggi.
Pengangkatan Anwar Usman akhirnya bukan hanya cerita tentang satu mantan Ketua MK yang kembali memperoleh jabatan.
Ini adalah ujian mengenai bagaimana kekuasaan memahami kata etika.
Apakah etika benar-benar menjadi standar dalam memilih orang-orang di sekitar Presiden?
Ataukah etik hanya penting ketika sebuah kasus sedang ramai dibicarakan, lalu perlahan dilupakan setelah badai politik berlalu?
Publiklah yang pada akhirnya akan memberikan penilaian.
