Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini merespons kritik publik terkait rencana pengadaan tablet bernilai hampir Rp 1 miliar untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Menurut Dedi, setiap pengeluaran anggaran daerah, apalagi untuk perangkat elektronik yang digunakan oleh para wakil rakyat, harus memiliki dasar urgensi yang jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dedi Mulyadi menyatakan, "Apakah pengadaan tablet untuk anggota DPRD KBB ini benar-benar diperlukan? Kami akan melakukan pengecekan untuk menilai sejauh mana urgensi pengadaan ini," ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi pada hari Sabtu, 21 Juni 2025. Di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih bergejolak, Dedi menekankan pentingnya pengalokasian anggaran untuk program-program yang dapat memberikan dampak langsung kepada warga, ketimbang pembelian barang-barang yang kurang mendesak.
Lebih lanjut, ia mendorong para kepala daerah untuk cermat dalam menyusun prioritas pengeluaran anggaran. "Penting bagi bupati dan wali kota untuk membuat anggaran yang efektif, yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," imbuh Dedi Mulyadi. Dalam pandangannya, efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berarti pengurangan pengeluaran, tetapi juga pengelolaan yang baik tanpa mengorbankan pelayanan dasar yang harus diterima masyarakat.
