"Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek besar," ungkap Daniel.
"Kami berharap kasus Tina Rambe juga akan segera selesai seperti dua orang yang lainnya. Harus diperjelas mengapa Tina Rambe belum juga mendapatkan penangguhan penanganan,” lanjut Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.
Penolakan terhadap PKS di Labuhanbatu ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2017. Namun kasus ini mencuat setelah viral di media sosial video Tina Rambe saat berbincang dan memeluk anaknya yang masih kecil dari balik jeruji tahanan. Publik bersimpati kepada Tina, terutama karena ia duduk di kursi pesakitan pengadilan hanya lantaran menuntut hak masyarakat setempat.
Tak hanya itu, viral juga video lain Tina yang tidak diperbolehkan memeluk sang anak oleh petugas ketika menjalani persidangan di pengadilan. Dalam video tersebut terlihat aparat sengaja menjauhkan Tina dari sang anak. Kondisi itu membuat respons simpati dari warganet dan masyarakat pasalnya anak Tina masih berumur di bawah lima tahun.
“Ini soal kemanusiaan ya. Seharusnya penegak hukum lebih humanis. Mestinya kan ada kebijakan khusus karena ini menyangkut psikologis anak juga. Apalagi kasusnya juga masih abu-abu seperti ini,” ucap Daniel.
Sebagai informasi, permasalahan ini terjadi sudah sejak tahun 2017 di mana masyarakat terus menuntut keadilan untuk merelokasi pabrik sawit yang dianggap mengganggu masyarakat dan mencemari lingkungan mereka. Sejak 2017, aksi penolakan kerap terjadi namun dari pihak PT PPSP menilai penolakan terjadi hanya dari segelintir orang sehingga suaranya kurang didengar.
Masyarakat sering melakukan aksi hingga melakukan boikot dengan menahan kendaraan yang membawa bahan sawit agar pabrik tidak beroperasi. Namun aksi tersebut hanya berhasil sementara waktu dan terus berulang tanpa titik temu.
Keterangan dari pihak PT PSSP, mereka siap memasang peredam suara di sekolah yang terimbas dari kebisingan parbik. Hanya saja masyarakat tetap tidak terima dan mereka hanya menuntut relokasi pabrik. Daniel mengatakan masalah seperti ini sering terjadi.
“Masalah sosial pabrik sawit dengan masyarakat sebenarnya banyak dan sering terjadi di berbagai daerah. Persoalan hukumnya juga banyak, dan tak sedikit juga terjadi dugaan kriminalisasi,” sebutnya.
“Maka harus dipastikan penegakan hukum dilakukan secara transparan. Jangan sampai ada yang ditutupi atau masyarakat mendapatkan perlakuan tidak adil. Tidak boleh ada masyarakat yang mendapat kriminalisasi hanya karena melawan korporat besar. Penegak hukum harus netral,” imbuh Daniel.
Komisi IV DPR yang membidangi urusan perkebunan dan lingkungan hidup juga menekankan, penegak hukum seharusnya memperhatikan dari sisi aturan terhadap operasional pabrik sawit. Sebab, kata Daniel, masyarakat pasti punya alasan melakukan penolakan.
