Sistem buka-tutup yang diusulkan oleh BMKG tentunya perlu dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Dwikorita mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi mengurangi volume kendaraan yang melintasi underpass sepanjang 1,4 kilometer itu. Pengaturan lalu lintas yang cekatan dan efektif sangat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kemacetan. "Kami berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat memastikan bahwa sistem buka-tutup ini tidak menyebabkan kemacetan, karena situasi tersebut bisa berbahaya bagi pengguna jalan," ujarnya.
Lebih lanjut, Dwikorita menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas agar mobilitas kendaraan tetap lancar. Jika terjadi kemacetan, akan ada risiko bahwa kendaraan tidak bisa keluar dari terowongan saat evakuasi tsunami diperlukan. "Mohon pastikan bahwa ketika sistem buka-tutup ini diimplementasikan, jalur tidak macet. Jika macet, mobil-mobil bisa jadi terjebak saat terjadi tsunami," sambungnya.
Selain itu, peringatan yang dikeluarkan BMKG ini tidak hanya relevan untuk daerah Yogyakarta. Berdasarkan informasi terbaru dari Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik yang diprediksi tahun ini akan mencapai 146,48 juta orang, yang berarti lebih dari setengah dari total penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya kesiapan dan kewaspadaan dalam menghadapi arus mudik yang besar seperti ini.
Semua daerah di Pulau Jawa juga diharapkan untuk bersiap menghadapi pergerakan besar-besaran para pemudik. Diperkirakan, puncak arus mudik akan terjadi pada 28 Maret 2025, dengan puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 6 April 2025. Ini harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam mengatur arus lalu lintas dan keamanan.
