Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia telah mengatur tentang perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan tindakan yang merugikan, termasuk tindak pelecehan seksual. Pihak pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren, sebagai tempat pendidikan para santri. Lebih lanjut, pendidikan tentang kesadaran akan kejahatan seksual juga harus ditingkatkan. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi kepada para guru dan pimpinan pondok pesantren tentang tanda-tanda kejahatan seksual, serta bagaimana menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi.
Selain adanya upaya pencegahan, penegakan hukum juga menjadi hal yang sangat penting. Kasus-kasus pelecehan seksual harus ditangani dengan serius dan dilakukan proses hukum yang adil terhadap pelaku. Dalam konteks kasus Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatillah, penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua korban. Pengawasan terhadap kegiatan di pondok pesantren juga perlu ditingkatkan, baik dari pihak internal lembaga maupun dari pemerintah setempat, guna mencegah kasus serupa terjadi di masa yang akan datang.
Pihak-pihak terkait, seperti lembaga perlindungan anak, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban pelecehan seksual. Memberikan pendampingan dengan baik kepada korban adalah hal yang sangat penting, dimulai dari proses penyelidikan hingga proses hukum yang berlangsung. Perlindungan psikologis juga harus diperhatikan agar korban dari kasus pelecehan seksual ini mendapat perlindungan dan pemulihan yang layak.
