“Rantai distribusinya terlalu banyak tangan, dan tidak ada mekanisme kontrol yang jelas di lapangan,” ujar Dwi Arifianto, pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga.
Politik Bansos Menjelang Pilkada
Beberapa kalangan menuding penyaluran bantuan beras rawan dijadikan alat politik, terutama menjelang Pilkada. Isu ini mencuat karena ada daerah yang mempercepat atau menunda pembagian sesuai momentum politik lokal.
“Bukan rahasia lagi, bantuan sosial sering dijadikan komoditas elektoral. Ini memperparah distribusi yang tidak adil,” kata Dwi.
Data Tak Sinkron, Warga Tertinggal
Salah satu hambatan utama adalah ketidaksesuaian data antara pusat dan daerah. Ada nama-nama yang muncul dalam daftar lama, namun telah pindah, meninggal, atau status ekonominya berubah.
“Masalah klasik, update data yang tidak berjalan. Akhirnya bantuan jadi salah sasaran atau malah tidak tersalurkan,” ujar seorang kepala desa di Lampung.
