Perluasan kembali konflik yang melibatkan TNI AL dan Brimob di Pelabuhan Sorong juga dapat dikaitkan dengan konteks politik dan sosial di wilayah Papua Barat. Kehadiran kedua institusi keamanan ini di daerah yang rawan konflik dapat menciptakan gesekan yang berujung pada bentrokan fisik. Selain itu, adanya tuduhan ketidakpatuhan terhadap aturan dan hukum dalam operasional keamanan di pelabuhan juga dapat menjadi pemicu insiden bentrokan tersebut.
Mengetahui penyebab dan awal mula dari bentrokan antara TNI AL dan Brimob di Pelabuhan Sorong adalah langkah penting dalam upaya mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Koordinasi yang lebih baik antara kedua pihak, penyusunan standar operasional yang lebih jelas, dan peningkatan komunikasi dapat menjadi langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk menghindari konflik yang berujung pada bentrokan. Selain itu, pendekatan yang komprehensif untuk memahami konteks politik dan sosial di wilayah Papua Barat juga diperlukan untuk menghindari eskalasi konflik yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut.
