Namun, tetap saja dugaan ini membuat publik merasa was-was terkait keberadaan influencer sebagai buzzer yang dianggap dapat mengaburkan informasi yang seharusnya harus diterima oleh masyarakat secara obyektif. Kredibilitas dan integritas influencer sebagai agen perubahan menjadi tercoreng akibat keterlibatan dalam tindakan yang meragukan seperti ini.
Lebih lanjut, perlu dilakukan evaluasi terkait peran influencer dan regulasi yang mengatur kegiatan buzzer di ranah digital. Diperlukan standar etika yang jelas dan konsekuen dalam menjalankan peran sebagai buzzer, termasuk dalam hal menyebarkan informasi terkait kebijakan publik seperti bea cukai. Hal ini menjadi penting untuk menjaga independensi, objektivitas, serta integritas dari setiap influencer yang berperan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.
Dengan adanya dugaan keterlibatan influencer sebagai buzzer dalam menyebarkan informasi terkait bea cukai, hal ini menjadi catatan penting bagi semua pihak terutama lembaga pemerintahan dan influencer sendiri. Setiap pihak harus memahami bahwa menjaga netralitas dan kredibilitas informasi adalah kunci dari keberhasilan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Sebagai masyarakat, penting untuk tetap waspada dan kritis dalam menerima informasi yang disampaikan oleh influencer atau pihak-pihak lain terkait kebijakan publik seperti bea cukai. Pertanyaan kritis perlu selalu diajukan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan obyektif untuk kepentingan bersama.
Dalam konteks ini, transparansi dan kejujuran dari setiap pihak yang menyampaikan informasi publik sangat diperlukan. Bea Cukai Indonesia pun perlu terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa adanya kontroversi dan perdebatan yang berkepanjangan.
