Jakarta, Tampang.com – Anggota Komisi X DPR Fraksi Golkar, Muhammad Nur Purnamasidi, menyoroti permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) atau Perguruan Tinggi Kedinasan. Saat ini, PTKL tersebar di 24 kementerian dan lembaga, dengan total 124 perguruan tinggi dan 892 program studi (prodi). Purnamasidi menilai, keberadaan PTKL belum selaras dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UU Pendidikan Tinggi.
“Tidak ada keselarasan standar dalam penyelenggaraan pendidikan antara PTKL dan perguruan tinggi negeri/swasta (PTN/PTS), baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, kurikulum, maupun kualitas pendidikan,” ujar Purnamasidi dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Prodi Tumpang Tindih dan Inefisiensi Anggaran
Purnamasidi menjelaskan, banyak program studi di PTKL yang justru tumpang tindih dengan prodi yang sudah ada di PTN dan PTS. Bahkan, kata dia, prodi itu tidak sesuai dengan mandat kementerian/lembaga yang menaunginya. “Seharusnya PTKL hanya menyelenggarakan pendidikan kedinasan, bukan program studi umum,” tegasnya.
