Semakin maraknya kasus penipuan dan pemerasan yang melibatkan pejabat dan ASN menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum dan peran unit investigasi khusus di daerah untuk mengatasi tindak kriminal semacam ini. Selain itu, perlindungan hukum yang lebih efektif juga diperlukan untuk mencegah kasus serupa di masa depan.
Dalam menghadapi situasi ini, instansi terkait, seperti KPK dan kepolisian, diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dan kerjasama untuk memberantas aksi pemerasan dan penipuan yang merugikan ASN dan pejabat pemerintah. Selain itu, edukasi dan pelatihan mengenai deteksi dini terhadap modus operandi para penipu dan pemeras juga perlu ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pejabat pemerintah.
