Menanggapi peringatan tersebut, Jordan Bardella, presiden RN yang juga dipandang sebagai calon perdana menteri jika RN memenangkan pemilu, mengatakan kepada M6 TV: "Seorang presiden seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu."
Sementara itu, pemimpin La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, juga turut mengecam peringatan yang disampaikan oleh Macron dalam sebuah wawancara dengan France 2 TV. Mélenchon menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Macronlah yang memicu kerusuhan, khususnya di wilayah luar negeri Prancis seperti Kaledonia Baru.
Pernyataan Macron disiarkan beberapa jam setelah RN merilis manifesto pemilihannya, yang menjanjikan untuk membatasi imigrasi dan mencabut hak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dan dibesarkan di Prancis oleh orang tua asing.
Dalam peluncuran manifesto di Paris, Bardella menegaskan bahwa prioritas jangka panjang partainya adalah "mengembalikan Prancis ke pijakan yang benar" dengan menerapkan undang-undang yang disebutnya sebagai "hukum yang diperlukan terhadap ideologi Islamis". Namun, rincian proyek ini belum dijelaskan lebih lanjut.
Terlepas dari kontroversi tersebut, peringatan dari Presiden Macron menunjukkan bahwa situasi politik di Prancis semakin memanas dengan konflik antara partai sayap kanan dan sayap kiri yang saling bersaing. Komentar Macron memperdalam polarisasi politik di negara tersebut, dan selanjutnya menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas politik dan sosial Prancis di masa depan. Dengan kedua kubu merespons keras terhadap peringatan ini, pemilihan parlemen mendatang di Prancis diprediksi akan berlangsung dalam tingkat ketegangan yang tinggi.
