Menurut pria yang lahir dan besar di dua desa yang hingga kini belum memiliki akses jalan darat sama sekali tersebut. Sudah sejak tahun 1970 MAF telah beroperasi disana.
“Mereka (MAF) tidak sedikitpun merugikan masyarakat maupun negara,”urainya.
Dirinya menceritakan, sebelum ada maskapai MAF masuk orang Dayak Punan di hulu, hidupnya masih berpencar. Dengan hadirnya MAF mereka bisa berkumpul dan membuat perkampungan dan bisa terhubung dengan dunia luar.
“Ketika tidak ada MAF masuk apakah pemerintah sanggup membuka (akses) disana,”terangnya.
Menyikapi hal tersebut dirinya besarta masyarakat yang terkena dampak keputusan tersebut hari ini, Senin (27/11) akan menggelar aksi damai di depan Bandar Udara (Bandara) R.A. Bessing Malinau.
“Rencananya besok pagi mau ada aksi damai di depan Bandara. Supaya pemerintah dapat berpikir jernih melihat kepentingan masyarakat pedalaman dan juga perbatasan, karena sampai hari ini kami belum memiliki akses jalan darat,”ungkapnya dengan nada kecewa.
Terpisah Agus (35) warga Desa Long Sule yang sudah sebulan tertahan di Malinau membenarkan kondisi sulit yang mereka alami akibat tidak terbangnya MAF.
“Selama ini kami memang tergangtung sama MAF karena tarifnya terjangkau dibandingkan dengan Susi Air terutama tarif di luar subsidi,”ungkapnya.
Ia merincikan, untuk tarif maskapai Susi Air bersubsidi satu penumpang dikenai tarif Rp 455 ribu, barang Rp 31 ribu per kilogram. Sedangkan tarif MAF subsidi hanya Rp 350 ribu per orang, barang Rp 28 ribu perkilo.
“Selama pembekuan MAF baru 2 kali maskapai Susi Air bersubsidi masuk. Dengan total penerbangan 6 rite hanya mampu mengangkut sebanyak 81 orang, ada 45 orang yang tidak bisa masuk dan tidak bisa merayakan Natal di kampung halamannya,”katanya.
