Pada Mei 2025, otoritas Israel mengumumkan rencana pengiriman bantuan ke daerah-daerah Gaza yang mereka anggap telah "bebas dari Hamas". Namun langkah itu dipandang penuh kontroversi.
Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, mengecam keras kebijakan tersebut, dan menuding Israel telah menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat politik untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tempat tinggal mereka secara paksa.
