Sejumlah negara telah menyatakan kecaman mereka terhadap rencana kabinet Israel yang berencana mengesahkan lima pos permukiman di Tepi Barat Palestina. Rencana tersebut merupakan usulan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, politisi sayap kanan Israel yang menolak kemerdekaan Palestina.
Usulan Smotrich mencakup penerbitan tender untuk ribuan unit rumah di wilayah Tepi Barat, sanksi terhadap otoritas Palestina, hingga menindak secara hukum pembangunan ilegal. Langkah ini telah memicu kemarahan dan kecaman dari berbagai negara dan komunitas internasional.
Selama beberapa dekade, Israel terus memperluas permukiman ilegalnya di Tepi Barat meski telah menandatangani serangkaian perjanjian perdamaian dengan Palestina. Hal ini menjadi perhatian internasional dan terus memperumit upaya perdamaian di kawasan tersebut.
Pemerintah Palestina dengan tegas menolak keputusan tersebut. Juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudaineh menyatakan bahwa ekspansi Israel adalah ilegal dan merupakan bagian dari agresi brutal terhadap warga sipil di negara itu. Ia juga menekankan bahwa masalah yang dihadapi Palestina terutama terkait dengan soal tanah dan kenegaraan bukan bantuan kemanusiaan semata. Reaksi tegas juga datang dari negara-negara Arab, seperti Qatar, Mesir, Arab Saudi, dan Indonesia yang ikut mengecam keputusan Israel.
