Namun, Noem juga memperingatkan bahwa jika para imigran tidak melapor dan menyerahkan diri, pihak berwenang akan tetap melanjutkan proses penangkapan dan deportasi. "Kami akan menemukan mereka, melakukan deportasi, dan tidak akan membiarkan mereka kembali," lanjutnya. Ini mengindikasikan betapa ketatnya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump, yang mulai berlaku pada 11 April 2025.
Awalnya, aplikasi CBP Home ini menggantikan aplikasi CBP One yang diluncurkan oleh pemerintahan Joe Biden. Aplikasi CBP One sebelumnya memiliki fitur yang memungkinkan sekitar satu juta migran yang terjebak di Meksiko untuk menjadwalkan janji temu guna meminta izin masuk di perbatasan resmi.
Namun, berbagai kontroversi muncul terkait dengan kebijakan tersebut, termasuk kritik dari politisi Republik yang merasa program Biden telah membuka pintu untuk migrasi massal ke AS dan tidak secara memadai menyeleksi apakah migran tersebut memenuhi syarat untuk masuk.
Setelah menjabat, Trump segera menonaktifkan aplikasi CBP One. Tindakan ini berakibat pada tertundanya banyak permohonan yang diajukan oleh migran, membuat situasi mereka semakin tidak menentu. Keputusan ini mengindikasikan bahwa pendekatan terhadap masalah imigrasi akan sangat dipengaruhi oleh politik dan kebijakan setempat, yang bisa berubah secara drastis tergantung pada siapa yang sedang menjabat di Gedung Putih.
Dalam konteks ini, sekitar 4.000 WNI yang terancam deportasi tidak hanya menghadapi masalah hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana mereka dapat menjalani hidup dengan lebih baik jika kembali ke Indonesia. Mempertimbangkan kondisi mereka, banyak dari mereka mungkin akan menghadapi berbagai tantangan baik dari segi ekonomi maupun sosial.
