Selain itu, pemerintah juga mengintensifkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual. Kampanye publik diluncurkan untuk mendidik masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan seksual, bagaimana melaporkan kasus tersebut, dan pentingnya memberikan dukungan kepada korban. Media massa dan organisasi masyarakat sipil turut berperan aktif dalam menyebarkan informasi dan mengadvokasi perubahan sosial yang lebih luas.
Reformasi hukum lainnya adalah pembentukan pusat-pusat layanan terpadu untuk korban kekerasan seksual. Pusat-pusat ini dirancang untuk memberikan perlindungan, perawatan medis, dan dukungan psikologis bagi korban. Dengan adanya pusat layanan ini, diharapkan korban dapat lebih mudah mendapatkan bantuan dan proses pemulihan yang lebih cepat. Keberadaan pusat layanan juga memastikan bahwa korban tidak perlu melalui proses yang berbelit-belit untuk mendapatkan keadilan.
Pengadilan juga mengalami perubahan signifikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pelatihan khusus diberikan kepada aparat penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang dinamika kekerasan seksual dan cara terbaik untuk menangani kasus-kasus tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak mengalami viktimisasi ganda selama proses hukum berlangsung.
Selain perubahan di tingkat nasional, kasus Yuyun juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil tindakan lebih tegas dalam melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan. Beberapa daerah mengadopsi peraturan lokal yang lebih ketat untuk melindungi kelompok rentan dan memastikan bahwa pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang setimpal.
