Kasus pembunuhan selalu menarik perhatian publik, namun ada beberapa kasus yang memiliki dampak lebih besar dari sekadar memenuhi halaman berita. Beberapa kasus mampu mengguncang sistem hukum dan memicu perubahan kebijakan yang signifikan. Salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan di Indonesia yang tidak hanya mempengaruhi opini publik, tetapi juga menyebabkan revisi dalam undang-undang.
Pada tahun 2016, Indonesia digemparkan oleh pembunuhan seorang remaja putri bernama Yuyun. Yuyun, seorang siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu, ditemukan tewas setelah diperkosa dan dibunuh oleh sekelompok pria. Kasus ini memicu kemarahan dan kesedihan di seluruh negeri, terutama karena kebrutalan dan usia korban yang sangat muda. Kematian Yuyun menyoroti kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak yang sering kali kurang mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.
Setelah terungkapnya kasus tersebut, masyarakat Indonesia menuntut keadilan yang lebih tegas dan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual. Tekanan publik ini menyebabkan pemerintah dan legislator mempertimbangkan kembali hukum yang ada dan melakukan perubahan signifikan dalam kebijakan terkait kekerasan seksual.
Salah satu langkah pertama yang diambil adalah peningkatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak, yang antara lain mengatur hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman yang ditetapkan termasuk hukuman mati dan kebiri kimia bagi pelaku yang dinyatakan bersalah dalam kasus-kasus berat. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan mengurangi kasus kekerasan seksual di masa depan.
