Namun, di tengah "persembunyiannya" dari kejaran kamera media, foto-fotonya bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka justru memberikan pesan yang sangat kontras. Foto-foto tersebut seolah menegaskan narasi bahwa Silfester berada dalam "pengamanan" otoritas tertinggi. Pesan yang tertangkap oleh publik sangat sederhana namun menyakitkan: jika Anda berada di samping putra Presiden (yang kini menjadi Wapres), maka palu hakim tidak akan mampu menyentuh Anda.
Preseden Buruk: Apakah Gibran Menghiraukan Hukum?
Pertanyaan besar yang kini menghantam kredibilitas pemerintah adalah: Apakah Gibran Rakabuming Raka sengaja melindungi orang-orang terdekatnya tanpa menghiraukan hukum yang berlaku?
Jika seorang pejabat negara setingkat Wakil Presiden memberikan panggung dan kedekatan kepada seseorang yang seharusnya berada di penjara, maka hal itu merupakan preseden buruk bagi demokrasi. Tindakan ini memberikan sinyal bahwa loyalitas politik jauh lebih berharga daripada kepatuhan terhadap hukum.
Gibran, sebagai representasi pemimpin muda, seharusnya menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk loyalis setianya, yang boleh berdiri di atas hukum. Namun, dengan tetap membiarkan Silfester berada dalam lingkaran dalamnya tanpa mendorong proses eksekusi hukum, Gibran secara tidak langsung sedang mempertontonkan praktik nepotisme hukum. Ini seolah mempertegas tuduhan bahwa kekuasaan saat ini lebih mementingkan pengamanan "orang kita" daripada menegakkan keadilan yang adil bagi seluruh rakyat.
Di Manakah Marwah Hukum Indonesia?
Kasus Silfester ini bukan sekadar tentang satu orang yang menghindari penjara. Ini adalah tentang martabat hukum Indonesia secara keseluruhan. Ketika aparat penegak hukum tampak tumpul dan ragu untuk menjemput paksa seorang terpidana hanya karena ia berfoto dengan sang Wakil Presiden, maka di titik itulah hukum kita sedang sekarat.
