Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai bahwa penahanan Hasto terkesan janggal, mengingat hingga saat ini belum ada bukti konkret yang diumumkan secara resmi oleh KPK terkait kasus yang menjeratnya.
"Kami meminta agar KPK bekerja secara profesional dan tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Jangan sampai hukum dijadikan alat untuk kepentingan tertentu," kata Djarot.
Hasto Kristiyanto sebelumnya telah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh KPK dalam beberapa waktu terakhir. Pada Kamis siang, ia kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Setelah lebih dari lima jam diperiksa, KPK akhirnya menetapkan Hasto sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan.
Berdasarkan informasi yang beredar, Hasto diduga terlibat dalam kasus korupsi yang masih berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Namun, hingga saat ini, KPK belum memberikan detail resmi mengenai kasus yang menyeret nama Sekjen PDIP tersebut.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, hanya menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki bukti yang cukup untuk menahan Hasto.
"Kami telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dan penyidik menemukan cukup alat bukti sehingga kami memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka," ujar Ali Fikri dalam keterangan resminya.
Penahanan Hasto Kristiyanto tentu berdampak besar bagi PDIP, mengingat ia adalah salah satu tokoh penting di partai berlambang banteng tersebut. Beberapa pengamat politik menilai bahwa kasus ini bisa berpengaruh terhadap peta politik nasional, terutama menjelang Pilkada Serentak 2025.
