Pada tahun 1991, Aung San Suu Kyi dianugerahi Hadiah Nobel perdamaian sebagai pengakuan atas perjuangannya. Namun, penghargaan tersebut tidak membuat rezim militer mengubah sikapnya terhadapnya. Suu Kyi menghabiskan sebagian besar dua dekade berikutnya dalam tahanan rumah, menjadi tahanan politik yang paling terkenal di dunia. Meskipun terisolasi dari masyarakat, ia tetap menjadi simbol harapan bagi rakyat Myanmar yang haus akan perubahan menuju kebebasan dan demokrasi.
Dengan kekuatan dan ketekunan yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, Aung San Suu Kyi akhirnya dibebaskan pada tahun 2010, menjelang pemilu yang diadakan oleh rezim militer. Pada tahun 2012, ia berhasil duduk sebagai anggota parlemen setelah kemenangan partainya dalam pemilu yang diakui secara internasional. Kemenangan NLD membuka jalan bagi Aung San Suu Kyi untuk menjadi pemimpin de facto Myanmar, meskipun konstitusi negara tersebut masih memberikan kekuasaan besar kepada militer.
Sebagai pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis kemanusiaan yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap minoritas etnis Rohingya di Rakhine State. Kritik terhadap penanganan Aung San Suu Kyi terhadap krisis ini membuat citranya di mata dunia tercoreng, terutama di kalangan para pembela hak asasi manusia. Namun, di mata sebagian besar rakyat Myanmar, ia tetap dianggap sebagai tokoh yang berjuang untuk kebebasan dan kemajuan negara mereka.
