Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pendidikan dan pelatihan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan produktivitas warga. Investasi ini dapat dilakukan melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai, pemberian insentif bagi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
Selain itu, negara juga memiliki peran dalam memastikan akses pendidikan dan pelatihan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kebijakan pemerintah dalam mendukung akses pendidikan universal, pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, serta pengembangan program pelatihan yang mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja dari berbagai latar belakang sosial.
Namun, peran negara dalam meningkatkan produktivitas warga melalui pendidikan dan pelatihan tidak hanya selesai pada penyediaan akses, namun juga dalam mengawasi mutu pendidikan dan pelatihan yang diberikan. Negara perlu memberikan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, serta menjamin bahwa standar mutunya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Dalam upaya meningkatkan produktivitas warga melalui pendidikan dan pelatihan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pelaku industri menjadi hal yang krusial. Kerjasama tersebut dapat menghasilkan program-program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mampu meningkatkan produktivitas warga secara efektif.
