Terlepas dari faktor-faktor penyebab kredit macet, peran lembaga pemerintah dan otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan, dalam mengawasi dan mengatur industri P2P lending sangat penting. Langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat dapat membantu mengurangi tingkat kredit macet dan melindungi masyarakat dari risiko keuangan yang tidak diinginkan.
Selain itu, peran pemangku kepentingan lain, seperti lembaga konsumen dan lembaga swadaya masyarakat, juga diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah dan memberikan informasi yang jelas terkait dengan risiko yang terkait dengan pinjaman online.
Selain upaya pengawasan yang lebih ketat, perlu adanya langkah-langkah nyata untuk memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat kredit macet yang tinggi seperti Jawa Barat. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
Selain itu, peran lembaga keuangan mikro, seperti bank perkreditan rakyat (BPR) dan koperasi, juga dapat dimaksimalkan dalam memberikan akses keuangan yang lebih baik kepada masyarakat di daerah dengan tingkat kredit macet yang tinggi. Dengan adanya akses yang lebih mudah dan program pendampingan yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih terjangkau dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan implikasi dari pinjaman yang mereka ambil.
