Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, terutama dalam era digital saat ini. Sektor ini mencakup berbagai bidang, seperti seni, desain, media, dan industri digital yang terus berkembang pesat. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, intervensi politik seringkali masuk ke dalam ranah ekonomi kreatif, memicu perdebatan: apakah kebijakan politik ini mendukung atau justru menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia?
Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang dapat mendukung industri kreatif. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melalui fasilitasi akses terhadap modal dan pelatihan bagi para pelaku industri kreatif. Kebijakan ini sangat krusial, mengingat banyaknya individu dan usaha kecil yang memiliki potensi besar namun terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Dengan adanya dukungan politik yang tepat, industri digital dapat berkembang dan bersaing di tingkat global.
Namun, intervensi politik dalam ekonomi kreatif tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa kesempatan, kebijakan yang diterapkan cenderung mengarah pada regulasi yang terlalu ketat. Hal ini dapat menghambat inovasi dan kreativitas para pelaku usaha. Misalnya, adanya pajak yang tinggi atau regulasi yang rumit dapat menyulitkan pengusaha baru untuk memasuki pasar, sehingga mengurangi pertumbuhan sektor ini. Tak jarang, simplifikasi kebijakan juga diperlukan agar industri digital dapat berkembang dengan baik.
