“Bagaimana buruh mau produktif kalau hidupnya tertekan terus?” ujar ketua federasi buruh saat aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan.
Kebijakan Pengupahan Dinilai Tak Adil
Sistem penetapan upah minimum yang mengacu pada formula PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dinilai buruh terlalu berpihak pada pengusaha. Mereka menilai formula tersebut mengebiri hak buruh untuk mendapatkan kenaikan upah yang sesuai dengan realita ekonomi lapangan.
“Formula sekarang hanya pakai pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tapi tidak mempertimbangkan kebutuhan hidup layak secara menyeluruh,” ujar salah satu pengamat ketenagakerjaan.
Tuntutan Kenaikan UMK 2025: Harapan atau Sekadar Angin Lalu?
Menjelang akhir tahun, pembahasan penetapan UMK 2025 sudah mulai mengemuka. Buruh di berbagai daerah mengajukan kenaikan antara 10 hingga 15 persen. Tuntutan ini dianggap realistis untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga pekerja sekaligus sebagai langkah memperbaiki struktur pengupahan nasional.
Namun, hingga kini belum ada sinyal tegas dari pemerintah pusat untuk mengakomodasi permintaan tersebut. Beberapa kepala daerah juga tampak ragu mengambil langkah berani, takut dianggap tidak ramah investor.
Dampak Sosial dari Upah yang Tak Manusiawi
