Upah rendah tak hanya berdampak pada ekonomi keluarga buruh, tetapi juga bisa menciptakan ketimpangan sosial jangka panjang. Anak-anak buruh terancam putus sekolah, kualitas gizi rumah tangga menurun, dan kesehatan mental pekerja pun terganggu karena tekanan hidup yang terus membesar.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal martabat dan kesejahteraan pekerja. Negara seharusnya hadir,” kata perwakilan buruh dalam forum dialog dengan legislatif.
Perlu Revisi Formula dan Komitmen Politik
Untuk menyelesaikan persoalan ini, berbagai kalangan mendesak agar pemerintah merevisi kembali formula penghitungan upah minimum dan membuka ruang dialog partisipatif dengan buruh dan pengusaha. Komitmen politik juga dibutuhkan agar keputusan pengupahan tidak hanya bersifat administratif, tapi benar-benar berpihak pada rakyat pekerja.
Selama suara buruh hanya dianggap bising tahunan, tanpa respons konkret, maka ketimpangan ekonomi akan terus melebar. Negara perlu menyadari bahwa tulang punggung pembangunan adalah pekerja, bukan semata modal.
