Tindak korupsi sebesar $27 miliar yang melibatkan bos properti terkemuka seperti Truong My Lan juga dapat menimbulkan kekhawatiran akan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Bagaimana hukuman yang diberikan pada para pelaku korupsi tersebut memunculkan pertanyaan tentang keadilan dan penegakan hukum di Vietnam. Keberadaan lembaga peradilan yang independen dan tidak rentan terhadap intervensi politik menjadi krusial dalam menjamin kepercayaan masyarakat dan investor terhadap keadilan hukum.
Penyakit korupsi yang terjadi di Vietnam juga memberikan gambaran bahwa tindakan korupsi sudah menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Pihak berwenang harus meningkatkan pengawasan serta melakukan penindakan secara tegas terhadap para pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Ini juga harus diikuti dengan adanya kebijakan yang mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam dunia bisnis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan investor dalam membangun lingkungan bisnis yang sehat dan berkualitas di Vietnam.
Dalam hal ini, peran pemerintah dalam memperkuat institusi peradilan dan penguatan regulasi bisnis sangatlah krusial. Peningkatan sanksi hukum dan pemantauan terhadap praktik bisnis yang mencurigakan juga harus menjadi prioritas untuk mencegah kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Tindakan hukuman yang tegas seperti hukuman mati yang dijatuhkan pada Truong My Lan dan para pelaku korupsi lainnya dapat menjadi contoh bagi pihak lain yang berniat melakukan tindakan serupa. Namun demikian, perlindungan hak-hak asasi manusia harus tetap dijaga dalam pemberlakuan hukuman, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan seimbang dan proporsional.
