Pakar mendesak pemerintah untuk memaksa semua institusi publik dan swasta memiliki standar minimum keamanan digital. Selain itu, harus ada transparansi setiap kali terjadi kebocoran, agar publik tahu risiko dan langkah mitigasi.
“BSSN harus lebih agresif, dan masyarakat juga harus diberi edukasi soal hak-haknya sebagai pemilik data,” tambah Adinda.
Digitalisasi Boleh Maju, Tapi Keamanan Harus Sejalan
Dorongan transformasi digital tidak bisa dilepaskan dari kewajiban melindungi data warganya. Jika tidak, kepercayaan publik bisa runtuh, dan digitalisasi justru menjadi bumerang.
