Menurutnya, hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian di perdesaan. Namun, pihaknya juga tidak menampik jika saat ini masih memerlukan dana besar untuk mewujudkan apa yang menjadi target tersebut. ”Dalam hal ini dinas pariwisata juga perlu berkontribusi dan dinas lainnya seperti pertanian agar bisa bersinergi,” ungkapnya.
Sementara terkait dana desa, Aidin memaparkan, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, tahun ini pihaknya mendapat bantuan sebesar Rp165 juta. Anggaran tersebut, paling banyak dialokasikan untuk perbaikan insfratuktur jalan desa dan lingkungan.
Selain itu, pihaknya juga mendukung adanya pengawasan dana desa oleh kepolisian berdasarkan hasil kerjasama pemerintah provinsi. Alasannya, penggunaan dasa desa bisa lebih tepat sasaran, dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) juga lebih efektif.
”Ada tiga jenis pendamping pengawasan dana desa, yaitu pendamping desa, pendamping lokal desa, dan pendamping desa teknis. Yang desa teknis ini harusnya bisa menghitung RAB yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan, posyandu, atau infrastruktur, dan ekonomi,” urainya.
