Tampang.com – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menilai, perlu adanya kemajuan perekonomian serta peningkatan insfraktutur dalam pembangunan sebuah desa. Itu dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan antara kota dan desa.
Hal tersebut disampaikan Aher sapaan Ahmad Heryawan saat melakukan lawatan ke Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dalam program Gubernur Ngamumule Lembur (GNL) serta peresmian Kantor Desa Pabuaran.
”Ini untuk mengokohkan program-program perdesaan kita, baik itu program desa yang bersumber dari APBN atau APBD maupun ADD kabupaten/kota,” kata Aher di Bogor, kemarin (7/11).
GNL sendiri merupakan program, di mana gubernur berkunjung ke desa-desa untuk melihat perkembangan serta kemajuan dari setiap desa yang memiliki program-program yang bisa memajukan desanya. Meski tidak semua desa didatangi gubernur secara langsung, nantinya para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di tingkat desa, kecamatan, serta kabupaten bersangkutan akan mewakili dan memantau jalannya program di desa-desa.
”Tentu kalau nanti ada Gubernur Ngamumule Lembur lagi di tempat lain juga sama difokuskan dan yang datang adalah kepala desa serta camat dari Kabupaten bersangkutan,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Desa Pabuaran Mad Aidin menilai, baik program tersebut untuk penguatan aparatur dan perekonomian desa. Menurutnya, dengan adanya GNL akan lahir kemandirian sebuah desa yang berdampak baik terhadap semua masyarakat.
”Ini memberikan hal yang sangat baik. GNL artinya Gubernur memelihara kampung atau desa dengan kasih sayangnya, sehingga harus dipelihara,” kata Aidin.
Dikatakan dia, beberapa potensi yang dimiliki Desa Pabuaran yakni pengusaha tahu dan kerupuk saat ini pemasarannya sudah menjangkau luar provinsi. Dia pun menargetkan ke depannya muncul potensi lain seperti tempat wisata, religi dan bidang pertanian.
Menurutnya, hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian di perdesaan. Namun, pihaknya juga tidak menampik jika saat ini masih memerlukan dana besar untuk mewujudkan apa yang menjadi target tersebut. ”Dalam hal ini dinas pariwisata juga perlu berkontribusi dan dinas lainnya seperti pertanian agar bisa bersinergi,” ungkapnya.
Sementara terkait dana desa, Aidin memaparkan, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, tahun ini pihaknya mendapat bantuan sebesar Rp165 juta. Anggaran tersebut, paling banyak dialokasikan untuk perbaikan insfratuktur jalan desa dan lingkungan.
Selain itu, pihaknya juga mendukung adanya pengawasan dana desa oleh kepolisian berdasarkan hasil kerjasama pemerintah provinsi. Alasannya, penggunaan dasa desa bisa lebih tepat sasaran, dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) juga lebih efektif.
