Dalam situasi geopolitik dunia saat ini, di mana mata uang rupiah mengalami tekanan, Nicke menekankan pentingnya penggunaan BBM secara bijak serta penyaluran BBM yang tepat sasaran. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam mengelola devisa dan anggaran negara.
Pertamina juga memastikan bahwa upaya optimal dilakukan agar BBM bersubsidi dapat dikonsumsi oleh yang berhak. Mereka menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU secara real time. Implementasi ini berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 281 juta atau sekitar Rp 4,4 trilliun.
Selain itu, Pertamina melakukan digitalisasi di lebih dari 8 ribu SPBU, termasuk yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Hal ini memudahkan proses monitoring dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Kerja sama dengan aparat penegak hukum juga ditingkatkan untuk mengawasi dan menindak kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi.
Pertamina juga mendorong partisipasi masyarakat dalam Program Subsidi Tepat secara daring untuk mengidentifikasi konsumen yang berhak dan memantau konsumsi JBT Solar dan JBKP Pertalite. Hasilnya, Pertamina berhasil melaksanakan pengendalian penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite berada di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2023.
