Untuk mengatasi dampak dari keputusan tersebut, Pemerintah harus memastikan bahwa penyelesaian pembayaran utang rafaksi minyak goreng dilakukan dengan segera dan transparan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi keberlangsungan usaha para pelaku industri minyak goreng, yang pada gilirannya akan mendukung pasokan minyak goreng yang stabil dan ketersediaan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Pembayaran utang rafaksi yang belum jelas besarnya telah menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha minyak goreng. Oleh karena itu, Kemendag dan BPDPKS perlu memastikan bahwa proses pembayaran dilakukan dengan transparan dan efisien. Dengan demikian, pelaku usaha dapat memperoleh kejelasan terkait pembayaran utang mereka, sehingga dapat memperbaiki keuangan mereka dan menjaga kelangsungan usaha mereka di masa yang akan datang.
Ketidakpastian dalam proses pembayaran utang rafaksi tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan para pelaku usaha minyak goreng. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk memastikan bahwa proses pembayaran dilakukan dengan transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan tercipta kejelasan bagi para pelaku usaha dalam mengelola keuangan mereka dan dalam menjaga kelangsungan usaha mereka di tengah dinamika pasar yang terus berubah.
Selain itu, dalam jangka panjang, Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak dari kebijakan intervensi pasar terhadap pelaku usaha minyak goreng. Langkah ini meliputi kajian mendalam terhadap kemungkinan konsekuensi keuangan bagi pelaku usaha dan penyesuaian kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban finansial yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan usaha yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan sektor minyak goreng di Indonesia.
