Saleh Abdurrahman, anggota BPH Migas, juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan hasil kajiannya kepada pemerintah, termasuk mengenai kriteria dan simulasi penghematan keuangan negara dari pembatasan tersebut. Namun, keterlambatan penerbitan Perpres 191 membuat perinciannya, seperti konsumen berhak dan klasifikasi, masih belum ditetapkan hingga saat ini.
Selain itu, terkait wacana pembatasan yang akan dimulai pada 17 Agustus, Saleh mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pihak terkait perlu menunggu hingga waktunya tiba agar dapat mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari rencana pembatasan tersebut.
Dari sisi eksekutif, Menteri Keuangan telah menyampaikan rencana akan dieksekusi pada tahun 2025, namun Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, menyuarakan rencana untuk mulai melaksanakannya pada 17 Agustus. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan pemerintahan, dan menunjukkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dari rencana pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite tersebut.
Keterlambatan dalam penetapan dan pelaksanaan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite mengungkapkan adanya hambatan dalam koordinasi antara berbagai instansi terkait. Di satu sisi, perlu adanya keterbukaan dan transparansi dalam menginformasikan rencana pembatasan kepada para pemangku kepentingan, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan kebingungan yang muncul. Di sisi lain, dibutuhkan koordinasi yang lebih efektif antara instansi-instansi terkait agar proses revisi Perpres 191 dapat segera diselesaikan, dan perencanaan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite dapat berjalan dengan lancar dan efisien.
