Mengenai penerapan kebijakan pemotongan gaji karyawan swasta untuk iuran Tapera, Basuki belum memberikan keterangan secara pasti. Namun, berdasarkan Pasal 68 PP No.25/2020, pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya paling lambat tujuh tahun sejak PP itu berlaku, yang berarti pekerja di Indonesia harus sudah terdaftar sebagai peserta Tapera paling lambat pada tahun 2027.
Soal kapan diberlakukan, saya belum membaca persis aturannya, mohon maaf, tambahnya.
Sejak diberlakukannya program Tabungan Perumahan Rakyat, pemerintah telah memperkenalkan dan mendorong berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki tabungan perumahan yang dapat memberikan kepastian tempat tinggal yang layak. Tabungan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam membantu mewujudkan program Tapera. Melalui kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang dapat merasakan manfaat dari program ini.
Saat ini, belum semua sektor swasta memiliki program perumahan yang jelas dan terstruktur untuk karyawannya. Oleh karena itu, melalui program Tapera, diharapkan para karyawan swasta dapat memiliki tabungan perumahan yang dapat memberikan jaminan bagi masa depan mereka.
Pentingnya tabungan perumahan juga terlihat dari dampaknya terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Dengan memiliki hunian yang layak, masyarakat diharapkan akan lebih produktif dan memiliki rasa keamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, dengan semakin meningkatnya jumlah pemilik hunian yang layak, sektor properti juga akan semakin berkembang, memberikan dampak positif bagi perekonomian negara.
