Dalam era kapitalisme modern, hubungan antara korporasi dan kekuasaan politik semakin kompleks. Kapitalisme, yang sering didefinisikan sebagai sistem ekonomi di mana individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk mengelola sumber daya demi keuntungan, ternyata tidak bisa dipisahkan dari pengaruh politik yang kuat. Di banyak negara, lobi politik menjadi alat utama bagi korporasi untuk memengaruhi kebijakan publik dan regulasi yang berdampak pada operasi bisnis mereka.
Korporasi besar tidak hanya berperan sebagai agen ekonomi, tetapi juga sebagai pemain utama dalam arena politik. Dalam banyak kasus, mereka melakukan lobi politik untuk memastikan bahwa regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mengganggu kepentingan bisnis mereka. Misalnya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi sering kali melakukan lobi untuk mempengaruhi kebijakan terkait lingkungan hidup. Mereka berupaya agar regulasi yang ketat tidak diberlakukan, sehingga dapat mempertahankan profitabilitas tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi standar lingkungan yang lebih tinggi.
Lobi politik tidak hanya terbatas pada sektor energi. Di sektor kesehatan, perusahaan farmasi berusaha mempengaruhi undang-undang yang mengatur harga obat dan akses layanan kesehatan. Dengan menjalin hubungan yang erat dengan pembuat kebijakan, mereka dapat mendapatkan keuntungan kompetitif yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat. Dalam banyak kasus, hal ini mengarah pada kebijakan yang lebih mendukung kepentingan korporasi dibandingkan dengan kesejahteraan publik.
