Pada tahun 2024, jumlah mahasiswa yang dikenakan uang kuliah tunggal (UKT) tinggi hanya sebesar 3,7 persen di perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Hal ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dalam menetapkan UKT berdasarkan Klasifikasi Penerimaan Perguruan Tinggi Negeri (Kelompok UKT). Hasil ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa baru, atau sekitar 67,1 persen, masuk ke kelompok UKT menengah, yakni kelompok 3 hingga 7.
Klasifikasi Kelompok UKT telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil dan merata dalam hal pembiayaan pendidikan tinggi, sehingga tidak ada satu pun calon mahasiswa yang terhalang aksesnya karena masalah keuangan.
Komposisi UKT yang menunjukkan bahwa hanya 3,7 persen mahasiswa yang dikenakan UKT tinggi, yaitu kelompok 8 hingga 12, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil menjangkau mayoritas masyarakat dengan kelompok UKT menengah. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak masyarakat yang mampu mengakses pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh biaya yang cukup tinggi.
Namun, meskipun jumlah mahasiswa yang dikenakan UKT tinggi relatif rendah, hal ini tidak lantas mengurangi perhatian pemeritah terhadap pemerataan pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tak ada lagi mahasiswa yang terhalang oleh masalah biaya.
