Beliau juga mengingatkan bahwa proses negosiasi penambahan saham sebelumnya tidaklah mudah. "Dulu saat kita mau mengambil 51%, itu juga negosiasinya tidak sebulan, dua bulan, tiga bulan, tetapi bertahun-tahun, ini proses yang rumit. Bukan hal yang mudah," ujar Jokowi.
Namun, beliau juga menegaskan optimisme bahwa pemerintah berhasil memperoleh 51% saham mayoritas dalam PT Freeport Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, Jokowi juga menekankan bahwa proses negosiasi ditangani oleh Kementerian ESDM dan meminta agar hal ini diselesaikan dengan segera. "Ini masih dalam proses, nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM," ujar Jokowi, "Tapi saya minta memang secepatnya harus dikelirkan. Karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia."
Perpanjangan izin usaha PT Freeport Indonesia hingga tahun 2061 menimbulkan berbagai pertanyaan dan diskusi dari berbagai pihak terkait isu-isu lingkungan, keberlanjutan, hak masyarakat adat, dan dampak sosial ekonomi. Keputusan ini dapat memberikan dampak jangka panjang bagi industri pertambangan di Indonesia, khususnya terkait keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.
Secara keseluruhan, sikap Jokowi terkait perpanjangan izin usaha PT Freeport Indonesia hingga 2061 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyikapi isu-isu strategis terkait investasi dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Diharapkan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberlanjutan lingkungan, hak-hak masyarakat adat, serta manfaat ekonomi jangka panjang bagi negara. Jokowi juga menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam mengambil keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan.
