Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa negosiasi perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Eropa, yang dikenal dengan sebutan IEU-CEPA, telah mengalami kebuntuan selama 8 tahun. Airlangga menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab mandeknya perjanjian tersebut, yakni masalah perpajakan, bea keluar, dan impor. Menurutnya, ketiga hal ini tidak pernah menjadi fokus utama dalam tahap awal perundingan.
Pada saat perundingan awal dilakukan dengan Uni Eropa sembilan tahun lalu, topik seputar transmisi elektronik perpajakan dan pembahasan mengenai bea keluar serta impor tidak pernah muncul. Hal ini diungkapkan Airlangga dalam sebuah sarasehan bersama Kadin di Menara Kadin pada hari Rabu, 2 Oktober 2024.
Airlangga menekankan bahwa pemerintah memiliki keinginan untuk meningkatkan volume ekspor tanpa diimbangi dengan peningkatan volume impor. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, perjanjian dagang yang dijalin haruslah memperhatikan kedua aspek tersebut. Dia memberikan contoh bahwa Indonesia telah berhasil mencapai keseimbangan perdagangan dengan Tiongkok melalui perjanjian dagang, di mana Indonesia memiliki surplus perdagangan sekitar 2 miliar dolar AS dengan Tiongkok.
Dalam konteks IEU-CEPA, Airlangga menyatakan bahwa perjanjian ini sebenarnya tinggal menunggu persetujuan dari pihak Uni Eropa. Namun, fakta bahwa perundingan terkait IEU-CEPA telah dilakukan sebanyak 19 kali sejak 2016 menunjukkan bahwa terdapat kendala-kendala yang mempersulit proses tersebut.
