Inklusi keuangan adalah konsep yang semakin mendapatkan perhatian di seluruh dunia. Hal ini merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa semua individu dan bisnis memiliki akses ke produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka. Di Indonesia, inklusi keuangan telah menjadi prioritas pemerintah dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kemiskinan.
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan inklusi keuangan. Salah satu inisiatif penting adalah peluncuran Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) pada tahun 2014, yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi sehari-hari. GNNT telah membantu meningkatkan penggunaan alat pembayaran non-tunai seperti kartu debit, kartu kredit, dan e-wallet di seluruh negeri.
Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah bekerja sama untuk memperluas akses ke layanan keuangan melalui program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Program ini memungkinkan bank untuk menawarkan layanan keuangan melalui agen yang berlokasi di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional kini dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan.
Selain itu, perkembangan teknologi finansial (fintech) telah memainkan peran penting dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Fintech menyediakan berbagai layanan keuangan yang mudah diakses melalui perangkat mobile, seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi. Perusahaan fintech seperti GoPay, OVO, dan Dana telah berhasil menarik jutaan pengguna dengan menyediakan layanan yang praktis dan terjangkau.
