“Sisi ketenagakerjaan pasti akan ada masalah, terutama jumlah orang yang tidak bekerja akan bertambah dan efek lainnya akan muncul,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Hubungan Industrial (HI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Disnaker Babel Agus Afandi. Pernyataan ini semakin memperkuat kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat maraknya PHK di wilayah ini.
Kejagung memang belum merilis berapa nilai kerugian dari praktik korupsi timah tersebut. Penetapan kerugian negara masih mengacu pada penghitungan kerusakan ekologis yang dilakukan oleh pakar lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo. Angkanya fantastis, mencapai Rp 271 triliun. Hal ini menjadi sebuah perhatian serius, karena bukan hanya PHK yang menjadi masalah di Babel, tetapi juga efek kedermawanan lingkungan hidup yang menjadi isu utama dalam industri timah di wilayah ini.
"Kerusakan alam Babel sudah terjadi sejak peradaban timah berlangsung tahun 1711. Kok bisa kerusakan alam tersebut dibebankan ke kegiatan kerja sama tahun 2015 - 2022," kata Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup HKTI Bangka Belitung Elly Rebuin. Pernyataan ini menyoroti bahwa masalah lingkungan hidup yang terkait dengan industri timah di Bangka Belitung bukanlah hal baru, tetapi sudah menjadi persoalan sejak lama.
Ia berpendapat, pelaku tambang bekerja tidak dalam kondisi tata niaga yang jelas, tetapi carut marut. Kerja sama dengan PT Timah di akhir tahun 2018 - 2020 di mana hasil tambang rakyat dikumpulkan oleh PT Timah, diberi kompensasi, dan dilebur di tempat smelter swasta lalu hasilnya logam dikirim ke PT Timah, menurut Elly adalah skema yang paling benar. Pernyataan ini menegaskan bahwa ada permasalahan struktural dalam industri timah di Babel yang perlu dikaji lebih mendalam.
