Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia masih memerlukan pembiayaan hingga USD625 miliar atau setara Rp10.146 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Prabowo hingga 2029. Pernyataan ini mengemuka dalam konteks pentingnya pengembangan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kebutuhan anggaran yang begitu besar, Sri Mulyani menekankan bahwa upaya membangun infrastruktur tidak bisa dilakukan semata-mata dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam pandangannya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, partisipasi swasta menjadi sangat krusial untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Sri Mulyani menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan optimisme dalam menghadapi kebutuhan pembangunan yang sangat tinggi.
Menurut Menteri Keuangan, infrastruktur adalah fondasi utama yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas. Dengan angka Rp10.146 triliun, kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur meliputi berbagai proyek, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, hingga pengembangan sektor energi dan transportasi.
