“Ini mencederai kepercayaan publik. Kalau rugi, seharusnya manajemen juga ikut menanggung,” kritik Arya Wirawan, peneliti dari Lembaga Etika Bisnis Publik.
Perlu Ada Indikator Kinerja dan Penalti
Para pakar menilai perlu adanya mekanisme penalti bagi jajaran manajemen BUMN yang gagal mencapai target kinerja. Sistem remunerasi berbasis hasil harus diterapkan ketat, agar pengelolaan perusahaan negara tidak terjebak pada zona nyaman.
“BUMN bukan tempat aman cari gaji besar, tapi alat negara untuk melayani rakyat,” tegas Arya.
Pengawasan Lemah, Transparansi Minim
Salah satu masalah mendasar adalah lemahnya pengawasan publik terhadap operasional dan pengeluaran BUMN. Rapat-rapat tertutup dan laporan tahunan yang minim detail membuat ruang evaluasi kian sempit.
