Selain itu, pada APBN 2025 atau APBN tahun pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto, pemerintah berencana menambah utang sebanyak Rp 775 triliun. Utang tersebut akan berasal dari beberapa sumber, seperti penerbitan SBN dan pinjaman. Rencananya, penerbitan SBN netto sebanyak Rp 642,5 triliun, sedangkan pinjaman akan mencapai Rp 133 triliun.
Menurut salinan Undang-Undang APBN 2025, pinjaman tersebut akan berasal dari dalam negeri sebanyak Rp 5,1 triliun dan dari luar negeri sebanyak Rp 128 triliun. Secara keseluruhan, postur APBN 2025 dirancang memiliki belanja sejumlah Rp 3.621 triliun dan pendapatan sebesar Rp 3.005 triliun, dengan defisit anggaran sebesar 2,53% dari PDB atau senilai Rp 616 triliun.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mendukung pembiayaan untuk tahun depan dan menyesuaikan dengan postur APBN 2025. Keputusan untuk prefunding menunjukkan strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengelola pembiayaan negara untuk mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penurunan yield SBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga dapat meminimalisir dampaknya terhadap defisit APBN serta menjaga keandalan fiskal. Semua ini harus diiringi dengan pengelolaan utang yang bijaksana, transparan, dan akuntabel untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan fiskal di masa depan.
