Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya sedang mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kelak, jika aturan itu sudah tuntas, Bahlil menyebutkan, pemerintah akan menambah saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 10% menjadi 61% dari yang saat ini 51%.
Pengambilalihan saham ini menjadi berita besar bagi Indonesia, karena Freeport Indonesia memiliki sejarah panjang dalam industri pertambangan di Indonesia. Selain itu, tambang ini juga memiliki peran yang signifikan dalam kontribusi terhadap ekonomi Indonesia, khususnya di wilayah Papua.
Dengan menguasai mayoritas saham perusahaan ini, Republik Indonesia dapat lebih efektif dalam mengatur kebijakan pertambangan, perlindungan lingkungan, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas tambang Freeport Indonesia. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua yang telah lama menjadi fokus pembangunan.
Tentu saja, pengambilalihan ini bukan tanpa tantangan. Sebagai perusahaan tambang multinasional, Freeport memiliki keterlibatan global yang kompleks. Oleh karena itu, RI perlu menjalankan proses pengambilalihan ini dengan bijaksana, transparan, dan mengikuti standar hukum dan bisnis internasional.
