Sebagai langkah awal dalam memperbaiki isu-ini, pihak terkait seperti DJBC diharapkan untuk meningkatkan akses informasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang prosedur dan perhitungan pajak impor. Transparansi dan akuntabilitas yang meningkat dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan ketidakpuasan yang muncul dalam masyarakat terkait dengan kebijakan bea masuk dan pajak impor.
Di sisi lain, para pelaku usaha dan pembeli dalam negeri juga diharapkan untuk lebih cermat dalam memahami prosedur dan ketentuan terkait bea masuk dan pajak impor. Mengetahui aturan yang berlaku akan membantu menghindari kesalahan yang dapat berujung pada sanksi administrasi yang merugikan, seperti yang dialami oleh @.radhikaalthaf dalam pembelian sepatunya.
Kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem dan mekanisme perhitungan bea masuk dan pajak impor di Indonesia. Diperlukan upaya konkret untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat, tetapi juga menjaga keadilan dan keseimbangan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam hal pembayaran bea masuk dan pajak impor.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan bahwa kasus serupa dapat dihindari di masa depan, dan sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan adil untuk semua pihak yang terlibat.
