Berdasarkan penjelasan Bea Cukai melalui akun resmi mereka, ketidaksesuaian informasi yang disampaikan oleh perusahaan jasa pengiriman tersebut menimbulkan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Pasal 28 Bagian Kelima, Pasal 28 Ayat 3. Hal ini kemudian menjadi faktor utama dalam penentuan bea masuk yang harus dibayar oleh @.radhikaalthaf.
Sebagai akibatnya, rincian bea masuk dan pajak impor atas produk sepatu tersebut menurut perhitungan DJBC menjadi sangat besar. DJBC menegaskan bahwa bea masuk yang diberatkan kepada @.radhikaalthaf sebesar Rp 31,8 juta lebih dari lima kali lipat lipat dari bea masuk yang seharusnya dia bayar, akibat dari sanksi administrasi dan perhitungan yang melibatkan nilai pabean yang salah dari perusahaan jasa pengiriman.
Kasus ini memunculkan perdebatan luas terkait transparansi dan kebijakan dalam perhitungan pajak impor, terutama terkait dengan sanksi administrasi yang dijatuhkan atas ketidaksesuaian informasi nilai pabean. Tidak hanya sekadar memengaruhi individu tertentu, namun juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang keadilan dan prosedur yang diterapkan dalam pengenaan pajak dan bea masuk di Indonesia.
Adanya perbedaan pendapat dan ketidakpuasan dari pihak-pihak terkait dengan perhitungan bea masuk ini menunjukkan perlunya transparansi yang lebih besar dalam proses impor barang, khususnya terkait dengan perhitungan pajak dan pengenaan sanksi administrasi. Lebih dari itu, pemerintah juga diharapkan untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada masyarakat terkait dengan faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan peraturan-peraturan terkait pajak dan bea masuk.
