POJK tersebut memiliki beberapa poin penting, di antaranya mengatur kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam seluruh aspek kegiatan usaha mereka. Selain itu, terdapat pula ketentuan mengenai penerapan strategi anti kecurangan yang efektif. Hal ini meliputi langkah-langkah pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut, yang diatur dalam POJK sebagai upaya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menjelaskan bahwa aturan ini diterbitkan sebagai respons atas hasil pengawasan yang menunjukkan bahwa kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik seringkali menjadi penyebab utama kebangkrutan.
Selain OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga turut serta dalam menangani kebangkrutan bank. Setelah izin usaha bank dicabut oleh OJK, LPS bertugas untuk menjalankan proses likuidasi bank yang bangkrut dan mengklaim simpanan nasabah. Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, simpanan nasabah di bank yang bangkrut tersebut dijamin aman. Ia juga menyebutkan bahwa LPS telah berhasil mengklaim dan membayar dana nasabah senilai Rp2,23 triliun dari tahun 2005 hingga awal 2024.
Tahun ini, anggaran yang diperlukan oleh LPS untuk memenuhi klaim simpanan nasabah di bank bangkrut telah mencukupi. Hal ini didukung oleh aset LPS yang mencapai Rp224,66 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun. LPS sendiri mendapatkan sumber dana dari modal awal pemerintah, kontribusi kepesertaan yang dibayarkan saat bank menjadi peserta, premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester, dan hasil investasi.
