Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa saat ini terdapat 301 Wilayah Kerja (WK) migas yang telah melakukan eksplorasi namun belum melaksanakan rencana pengembangan lapangan migas (Plant of Development/PoD). Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Bahlil menegaskan bahwa pihaknya akan memaksa KKKS untuk melaksanakan PoD yang telah direncanakan. Bila dalam waktu yang ditentukan KKKS tidak menunjukkan keseriusan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan investor lain.
Bahlil juga mencontohkan upaya tersebut melalui proses tender Blok Masela yang telah dimulai. Jika perusahaan yang memiliki Blok Masela lambat dalam prosesnya, pemerintah berpotensi untuk menggandeng investor lain yang bersedia untuk berinvestasi di sektor migas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam minyak dan gas di Indonesia guna mendukung ketahanan energi negara.
