Sri Mulyani juga menambahkan bahwa defisit Rp21 triliun ini sejalan dengan tren global, di mana banyak negara mengalami masalah keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi. Meskipun mengalami defisit, pemerintah tetap fokus pada pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional. Alokasi belanja untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial tetap menjadi perhatian utama, supaya masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kebijakan anggaran.
Dalam konteks ini, penting untuk melihat bahwa defisit yang terjadi tidak selalu menunjukkan tanda buruk. Defisit APBN sering kali merupakan indikasi dari upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah memiliki berbagai mekanisme untuk mengatasi defisit tersebut, seperti reformasi perpajakan dan peningkatan efisiensi belanja negara.
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi perkembangan APBN secara berkala. Dengan keterbukaan data dan informasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami posisi keuangan negara dan bagaimana kebijakan yang diambil berdampak pada perekonomian nasional. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
