Tahun 2025 menjadi tahun ujian bagi kondisi ekonomi Indonesia dan keberlanjutan APBN sebagai instrumen utama fiskal. Di tengah ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan anggaran, pemerintah berusaha merancang kebijakan yang tak hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan kesejahteraan rakyat dan stabilitas makro tetap terjaga.
Berikut tinjauan mengenai kondisi ekonomi Indonesia tahun 2025 serta kinerja APBN 2025, lengkap dengan tantangan dan peluang ke depan.
Kondisi Ekonomi Indonesia 2025: Pertumbuhan Moderat dalam Tekanan Global
Di kuartal I tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% yoy, sedikit melambat dibanding periode akhir 2024. Media Keuangan Pertumbuhan ini sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang memberi kontribusi cukup besar terhadap PDB nasional. Media Keuangan
Namun, pertumbuhan ini berada di bawah target yang diharapkan dalam APBN (5,2%). Dalam rencana awal, asumsi makro ekonomi 2025 menetapkan pertumbuhan 5,2%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.000/US$, dan suku bunga acuan 7%. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara+2Setneg+2 Realitas di lapangan menjadikan target tersebut harus dikoreksi menjadi kisaran 4,7%–5,0% dalam outlook pemerintah. Bisnis Ekonomi+2DJPb Kemenkeu+2
Kinerja ekspor dan aktivitas industri cukup variatif. Di sisi lain, volatilitas harga pangan dan tekanan inflasi inti (core inflation) menjadi tanda bahwa permintaan domestik masih berkontribusi pada tekanan harga. Media Keuangan+1 Nilai tukar dan inflasi relatif terkendali, meskipun situasi eksternal bisa memicu tekanan ujungujungnya. DJPb Kemenkeu+1
Secara keseluruhan, ekonomi berjalan dalam ketahanan yang rapuh: cukup kuat untuk menghadapi guncangan, tetapi tak bisa terlalu longgar dalam ruang fiskal.
Kinerja APBN 2025: Surplus Awal dan Defisit Proyeksional
Salah satu kejutan positif di tahun 2025 adalah pencatatan surplus fiskal di awal tahun. Hingga kuartal I, APBN mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun atau sekitar 0,02% PDB. Media Keuangan+2Fiskal Kemenkeu+2 Pada periode yang sama, pendapatan negara telah terealisasi lebih cepat daripada belanja negara, yang menunjukkan kecepatan penerimaan pajak dan PNBP yang cukup agresif. Media Keuangan+2DJPb Kemenkeu+2
