Tampang

APBN 2025 di Ujung Tantangan: Stabilitas Ekonomi dalam Dinamika Global

9 Okt 2025 20:23 wib. 37
0 0
APBN 2025 di Ujung Tantangan: Stabilitas Ekonomi dalam Dinamika Global

Namun, itu adalah hasil sementara. Realisasi awal juga diwarnai defisit yang cukup mencolok: misalnya di awal tahun, APBN mengalami “tekor” sebesar Rp31,2 triliun ketika pendapatan negara anjlok dibandingkan tahun sebelumnya. Kompas Finansial+1 Kementerian Keuangan melaporkan, sampai 28 Februari, penerimaan negara mencapai Rp316,9 triliun, atau 10,5% dari target tahun ini. Republika Online

Dalam proyeksi jangka menengah, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 akan mencapai 2,78% dari PDB. Bisnis Ekonomi Target defisit ini sebenarnya sedikit melebar dibanding rancangan awal (sekitar 2,53%). Republika Online+3Reuters+3Financial Times+3 Angka defisit tersebut masih dalam kerangka aturan batas defisit maksimum 3% dari PDB menurut undang-undang keuangan negara. Reuters+1

Di sisi belanja, hingga semester I 2025, realisasi belanja negara mencapai sekitar 38,9% dari pagu tahunan. Belanja digunakan untuk membiayai program prioritas seperti transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan stimulus sosial. DJPb Kemenkeu+1 Pendapatan negara semester I juga mencapai Rp1.210,19 triliun, atau sekitar 40,3% dari target APBN 2025. DJPb Kemenkeu+1

Dengan kata lain, meskipun ada surplus di awal, tekanan untuk menjaga belanja dan penerimaan agar defisit tidak membengkak tetap besar.

Peran APBN sebagai Penyangga dan Katalis

Dalam situasi ekonomi yang menantang, APBN di 2025 berperan lebih dari sekadar dokumen anggaran—ia menjadi shock absorber terhadap guncangan global dan alat stabilisasi ekonomi domestik. DJPb Kemenkeu Pemerintah mencoba menjaga keseimbangan antara stimulasi dan kehati-hatian agar tekanan fiskal tidak meledak.

APBN juga diarahkan untuk mendorong agenda prioritas nasional, seperti pembangunan sumber daya manusia, ketahanan pangan, transformasi ekonomi digital, dan reformasi struktural. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara+3Direktorat Jenderal Kekayaan Negara+3DJPb Kemenkeu+3

Pemerintah juga menerapkan efisiensi belanja sebagai bagian dari instruksi Presiden agar kementerian/lembaga dan transfer daerah menekan pengeluaran yang tidak produktif. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara+3Reuters+3Financial Times+3 Misalnya, ada pemotongan anggaran di institusi seperti Polri hingga Rp20,5 triliun. Reddit+1

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

Sate Kere Khas Solo Kini Jadi Sate Kaya
0 Suka, 0 Komentar, 24 Okt 2017

POLLING

Dampak PPN 12% ke Rakyat, Positif atau Negatif?